panjaluonline.my.id, Blitar – Efendi (70), warga Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, menghadapi kendala untuk menjalani operasi prostat setelah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) miliknya dinonaktifkan. Penonaktifan tersebut diduga berkaitan dengan perubahan data kesejahteraan yang menempatkan dirinya bersama sang istri dalam kelompok desil 9.
Sebelumnya, Efendi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI, yakni program jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah. Namun, status kepesertaannya berubah menjadi tidak aktif setelah data kesejahteraan keluarganya menunjukkan bahwa ia dan istrinya, Rina (66), masuk dalam kategori desil 9.
Ketua Tim Kerja Hukum, Humas dan Pemasaran RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Kabupaten Blitar, Ulfa Azizatuddiyanah menjelaskan bahwa informasi mengenai perubahan status tersebut diketahui setelah pihak rumah sakit bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kunjungan ke kediaman Efendi.
“Setelah kemarin kita kesana bersama pendamping PKH terungkap bahwa ada perubahan desis secara tiba-tiba karena keduanya (Efendi dan istri) masuk dalam desil 9,” cerita Ulfa, Rabu (28/10/2026).
Akibat perubahan tersebut, kepesertaan BPJS PBI milik Efendi tidak lagi aktif. Kondisi ini menjadi persoalan ketika ia membutuhkan penanganan medis untuk penyakit prostat yang dideritanya, terutama terkait pembiayaan layanan kesehatan.
Untuk mengatasi masalah tersebut, keluarga Efendi berinisiatif mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan mandiri. Rina kemudian melunasi seluruh tunggakan iuran sebesar Rp700 ribu pada 11 September.
Meski kepesertaan kembali aktif setelah tunggakan dibayarkan, keluarga masih dihadapkan pada ketentuan denda pelayanan apabila Efendi menjalani rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya diaktifkan kembali.
“Jadi setelah tidak aktif itu keluarga berinisiatif untuk daftar BPJS Mandiri, dan memang kalau ada tunggakan memang harus dipenuhi semua kalau itu BPJS Mandiri,” imbuhnya.
Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan bagi Efendi dan Rina. Mereka berharap program jaminan kesehatan dapat memberikan perlindungan ketika masyarakat membutuhkan perawatan medis, bukan justru menimbulkan kebingungan akibat persoalan administrasi.
“Kita ini rakyat kecil, tapi jangan diperlakukan semena-mena begitu,” ungkap Rina, istri Efendi.
Ia juga mengaku tidak memahami mengapa kewajiban membayar denda baru disampaikan ketika layanan medis hendak digunakan. Padahal saat melakukan pendaftaran dan mengurus kepesertaan, keluarganya merasa tidak menghadapi persoalan berarti.
Berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan, peserta mandiri yang memiliki tunggakan wajib melunasi kewajibannya agar status kepesertaan dapat kembali aktif. Apabila peserta menjalani rawat inap dalam 45 hari sejak pengaktifan kembali, denda pelayanan dapat dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Denda tersebut dihitung sebesar 5 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs) untuk setiap bulan tunggakan, dengan perhitungan maksimal 12 bulan tunggakan dan batas denda paling tinggi Rp20 juta.
Kasus yang dialami Efendi menjadi perhatian terkait pentingnya akurasi data kesejahteraan masyarakat dalam menentukan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Perubahan kategori desil yang tidak dipahami oleh masyarakat berpotensi memengaruhi keberlanjutan akses terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang membutuhkan tindakan medis.
Efendi dan Rina berharap proses pendataan kesejahteraan dilakukan secara cermat dan transparan. Mereka juga menginginkan adanya mekanisme pelayanan jaminan kesehatan yang lebih mudah dipahami agar persoalan administratif tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam memperoleh perawatan yang dibutuhkan. (red.IAL)

Post a Comment