panjaluonline.my.id, Probolinggo – Badan Gizi Nasional (BGN) menjatuhkan sanksi penghentian operasional sementara kepada enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Probolinggo. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 2 November 2026 sebagai tindak lanjut atas ketidakpatuhan pengelola dalam mengunggah Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui portal pemerintah pusat.
Enam SPPG yang dikenai sanksi tersebut berada di wilayah Kecamatan Mayangan dan Kanigaran. Akibat pelanggaran administrasi itu, seluruh hak operasional masing-masing SPPG dihentikan sementara sampai pengelola memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh BGN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Probolinggo, Budiono Wirawan membenarkan adanya penghentian sementara terhadap enam SPPG di wilayahnya yang dijadwalkan berlaku mulai awal November 2026.
“Betul, ada beberapa SPPG yang diberhentikan operasionalnya mulai tanggal 2 November 2026,” kata Budiono Wirawan saat dikonfirmasi, Jumat (30/10/2026).
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi BGN Nomor 5359/D.TWS/10/2026 yang diterbitkan pada 29 Oktober 2026. Berdasarkan hasil pemantauan melalui portal Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) selama periode 5–28 Oktober 2026, ditemukan sejumlah pengelola SPPG yang belum menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana mestinya.
Dalam hasil pemantauan tersebut, SPPG yang dikenai sanksi diketahui tidak mengunggah laporan harian atau hanya menyampaikan maksimal lima laporan selama 10 hari pelayanan efektif.
Padahal pengisian dan pengunggahan LPDH harus dilakukan setiap hari dengan melibatkan pengawas keuangan, kepala SPPG, serta perwakilan yayasan atau mitra pengelola. Meski demikian, BGN menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dalam pelaporan administrasi tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran.
Enam SPPG yang Dikenai Sanksi dan Ketentuan Pembukaan Kembali Operasional
Terkait lamanya masa penghentian, Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo belum bisa memberikan kepastian. Hal tersebut karena keputusan untuk mencabut sanksi sepenuhnya menjadi kewenangan BGN sebagai pemerintah pusat.
“Penghentian ini sifatnya sementara, Mas. Namun mengenai berapa lamanya, tergantung keputusan dari pemerintah pusat,” jelas Budiono.
Mengacu pada ketentuan BGN, penghentian operasional dapat dicabut setelah pengawas keuangan, kepala SPPG dan mitra yayasan menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan LPDH yang masih tertunggak. Seluruh laporan tersebut juga harus diunggah ke portal SIPGN.
Selain menyelesaikan kewajiban pelaporan, kepala SPPG diwajibkan melakukan penguncian pembayaran transaksi melalui virtual account (VA) paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam untuk periode operasional sebelumnya.
Adapun enam SPPG di Kota Probolinggo yang masuk dalam daftar penghentian operasional khusus berdasarkan surat BGN tersebut, yakni:
- SPPG Mayangan 5 yang dikelola Yayasan Orin Berkah Swasembada.
- SPPG Tisnonegaran 2 di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari.
- SPPG Kanigaran 6 yang dikelola Yayasan Potensi Insan Berdaya.
- SPPG Kanigaran 5 di bawah naungan Yayasan Kemala Bhayangkari.
- SPPG Sukabumi 2 yang dikelola Yayasan Garda Rejowangi Bela Bangsa.
- SPPG Kanigaran 7 di bawah naungan Yayasan Petuk Tadah Lillah Billah.
Penghentian sementara terhadap keenam SPPG tersebut berlaku efektif mulai 2 November 2026. Selama masa sanksi berlangsung, seluruh hak operasional sebagaimana tercantum dalam surat keputusan BGN tidak dapat dijalankan.
Sampai saat ini, belum diketahui secara pasti kapan keenam SPPG tersebut diperbolehkan kembali beroperasi. Pengelola diharapkan segera menuntaskan kewajiban administrasi dan pelaporan penggunaan dana harian agar seluruh persyaratan BGN dapat terpenuhi. Dengan demikian, kegiatan operasional SPPG bisa kembali berjalan sesuai aturan yang berlaku. (red.IAL)

Post a Comment