Angka Kemiskinan Banyuwangi Turun Jadi 5,6 Persen pada 2026, Terendah Sejak 2004

 


panjaluonline.my.id, Banyuwangi – Angka kemiskinan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, turun menjadi 5,6 persen pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) capaian tersebut lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan pada 2025 yang tercatat sebesar 6,13 persen.

Penurunan sebesar 0,53 poin persentase dalam setahun terakhir itu melanjutkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada 2021 angka kemiskinan Banyuwangi masih berada di level 8,07 persen. Angka tersebut kemudian turun menjadi 7,51 persen pada 2022, 7,34 persen pada 2023, 6,54 persen pada 2024 dan 6,13 persen pada 2025.

Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam menuturkan bahwa jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Capaian itu sekaligus menjadikan tingkat kemiskinan Banyuwangi pada 2026 sebagai yang terendah sejak 2004.

Penurunan kemiskinan tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin. BPS juga mencatat penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

“Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin,” jelas Abdus Salam.

Ia menjelaskan bahwa indeks P1 menggambarkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu P2 menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. “Kedua indeks ini penting untuk melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program penanggulangan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Menurut Abdus Salam dinamika kemiskinan berkaitan dengan berbagai faktor. Di antaranya perkembangan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, serta perubahan harga kebutuhan pokok, khususnya pangan.

“Stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan. Oleh karena itu upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah menjadi sangat penting,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil gotong royong dan kolaborasi berbagai pihak. Termasuk dukungan masyarakat dalam menyukseskan program pengentasan kemiskinan.

Ipuk menjelaskan bahwa Pemkab Banyuwangi menjalankan empat strategi utama untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta pemenuhan kebutuhan dasar.

Salah satunya melalui program Banyuwangi Berbagi yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin desil 1 dan 2 secara by name by address.

“Ada juga Rantang Kasih, yakni pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang kara. Selain itu bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ipuk.

Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan keberdayaan dan pendapatan masyarakat. Pemkab Banyuwangi menjalankan sejumlah program, di antaranya UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas (Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos kirim gratis bagi pelaku UMKM.

Strategi ketiga adalah memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan pemberian beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” jelas Ipuk. (red.IAL)

Post a Comment

Previous Post Next Post