Kompolnas Minta Polri Transparan Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan oleh Mantan Kapolri



 panjaluonline.my.id, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri mengusut dan mengungkap kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga orang lainnya secara terbuka dan transparan. Hal ini dianggap penting mengingat berbagai informasi terkait perkara tersebut telah beredar luas di masyarakat, tetapi belum diketahui secara pasti kebenarannya.

"Saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," kata Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," sambung Anam.

Anam mengungkapkan bahwa sejumlah nama tokoh publik turut dikaitkan dengan dugaan kasus penyadapan tersebut. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kebenaran informasi yang beredar. Oleh sebab itu dia meminta kepolisian memberikan penjelasan secara rinci mengenai pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.

Dia menegaskan bahwa Mabes Polri perlu menyampaikan informasi secara jelas agar berbagai kabar yang berkembang di tengah masyarakat dapat terkonfirmasi berdasarkan fakta yang sebenarnya.

"Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar," ucapnya.

Lebih lanjut, Anam menyebut keterbukaan informasi dalam penanganan perkara tersebut merupakan tanggung jawab Mabes Polri. Dia optimistis kepolisian dapat menangani kasus ini dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan objektivitas.

Anam juga menekankan pentingnya penyampaian perkembangan kasus secara berkala kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan diharapkan mencakup perkembangan tahapan penanganan hingga substansi perkara, sehingga proses penyelidikan maupun penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar agar Mabes Polri dapat menangani dugaan kasus penyadapan tersebut secara terbuka dan memberikan kejelasan atas berbagai informasi yang selama ini menjadi perhatian publik.

"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik," ujar Anam. (red.IAL)

Post a Comment

Previous Post Next Post